October - 6 - 2010
Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri tergesa-gesa meninggalkan Kantor Presiden. “Ada acara penting di Mabes Polri”, begitu kira-kira ucapan Kapolri kepada Kepala BIN Sutanto. Setelah bersalaman dengan seniornya itu, Kapolri langsung bergegas pergi.
Sejumlah peserta sidang kabinet tentu heran, namun juga mahfum. Sebelum pamit, Kapolri memang dipanggil Presiden SBY. Seorang sumber di lingkungan istana berkata, keduanya terlibat pembicaraan serius tentang calon Kapolri. Presiden SBY gamang dengan dua nama calon yang diusulkan Kapolri. Mengapa?
Dua nama calon yang ramai dibicarakan adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal (Pol) Nanan Sukarna, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal (Pol) Imam Soedjarwo.
Menkopolhukam Djoko Suyanto mengelak, dua nama itu hanyalah rekaan media massa. Alasannya, Kantor Kepresidenan, dirinya, Polri, atau pun Kompolnas, tidak pernah mengumumkan secara resmi.
Menurut saya, Pak Menteri lupa. Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha pernah mengonfirmasi kebenaran dua nama itu kepada wartawan istana. Artinya, publisitas dua nama itu bukanlah rekaan atau tanpa dasar.
SBY tidak memilih Komisaris Jenderal (Pol) Nanan Sukarna, karena dianggap terlalu berambisi. Tambah lagi, Nanan atau tim suksesnya telah melakukan safari ke sejumlah partai politik. Nanan bahkan disebut-sebut pernah bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.
Meski tidak menyebut nama, sinyalemen adanya safari politik calon Kapolri dikuatkan tulisan Anas Urbaningrum di akun Twitternya, 27 September lalu. “Pimpinan partai tidak usah panggil para calon untuk seakan-akan punya saham. Calon Kapolri tidak perlu safari politik untuk minta dukungan,” tulis Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.
Lain lagi soal Imam. Presiden SBY tidak sreg karena tudingan nepotisme. Kabar yang beredar menyatakan bahwa Imam Soedjarwo adalah kakak ipar Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), adik Nyonya Ani Yudhoyono. Kabar lain menyatakan Imam berbesanan dengan Aulia Pohan, besan Yudhoyono.
Masih soal kekerabatan ini, kabarnya SBY juga gamang karena Imam kerap dikaitkan dengan iparnya, Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo.
Edhie yang baru saja diangkat menjadi Pangkostrad, santer dikabarkan, akan menggantikan KSAD Jenderal TNI George Toisutta, yang akan pensiun Juni tahun depan.
Berdasarkan kelaziman di Mabes TNI AD, Pangkostrad adalah perwira paling senior yang hampir dipastikan akan menjabat KSAD. Setelah menjadi pucuk pimpinan TNI AD, putra almarhum Letjen TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, akan diplot menjadi Panglima TNI mendatang.
Imam dan Edhie tentu dekat, lantaran mereka teman satu angkatan yakni angkatan 1980. Dalam konteks ini, Imam tentu akan menjadi beban politik, bila SBY benar-benar ingin menjalankan skenario bagi adik iparnya itu.
Informasi lain menyebut, bertele-telenya pencalonan Kapolri karena adanya perbedaan pandangan antara SBY dengan mayoritas partai di parlemen, termasuk di Setgab. Sedari awal SBY dengan didukung Demokrat lebih memilih Imam Sudjarwo. Namun, SBY tak ingin dipermalukan jika calon kuatnya, Imam Sudjarwo, ditolak Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas mendukung Nanan.
Bagaimana dengan Ito?
Di tengah kebuntuan itu, pada hari minggu lalu, nama Kabareskrim Komjen (Pol) Ito Sumardi muncul ke permukaan. Setidaknya, nama ini muncul karena media terprovokasi akun twitter yang ditulis sejumlah anggota DPR.
Dalam akun twitter-nya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menulis, “Dari siang banyak ditanya tentang calon Kapolri yang akan diserahkan. Kalau benar nama tersebut, bisa mengejutkan publik”. Masih dalam akun twitternya, Pramono kembali menulis “Kapolri-nya, pernah menjadi kapolwil di Surabaya”. Yang dilanjutkan, “Kapolda dua kali di Sumatera, dan sudah, menunggu besok saja”.
Spekulasi lantas merujuk pada sosok Komisaris Jenderal (Pol) Ito Sumardi. Saat ini, Ito adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pada 2001-2003, dia pernah menjabat kapolwil di Surabaya. Dia juga pernah dua kali menjadi kapolda di Sumatera. Pada 2005-2006 ia menjadi Kapolda Riau, dan 2006-2008 menjadi Kapolda Sumatera Selatan.
Saya sendiri sangsi, saat mendengar nama Ito Sumadi masuk bursa. Alasannya, berdasarkan UU 2/2002 tentang Polri, kandidat kapolri paling tidak punya masa dinas aktif dua tahun ke depan. Usia pensiun anggota kepolisian adalah 58 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun jika memiliki keahlian khusus atau sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian.
Usia Kabareskrim Mabes Polri ini, tidak lagi muda. Ito Sumardi lahir 17 Juni 1953, dan berarti akan pensiun tahun depan. Jauh lebih mudah memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, ketimbang Ito. Karena, tidak harus merevisi UU kepolisian itu, sesuatu yang tentu dihindari SBY.
Secara kewilayahan, Ito juga belum teruji memimpin Kapolda kelas A. Nama Ito juga tersangkut, dugaan kasus korupsi pembalakan liar, saat menjabat sebagai Kapolda Riau.
Angin Bertiup ke Timur
Dalam hitungan jam, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Timur Pradopo dimutasi dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal. Dia menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri. Pemutasian Timur memunculkan dugaan baru, dia akan menjadi “kuda hitam” yang akhirnya dipilih Presiden SBY.
Ini bukan tanpa sebab. Selama ini berdasarkan tradisi, Kapolri dipilih dari perwira bintang tiga. Dua nama sudah diajukan, tetapi SBY belum juga memilih. Tak salah, bila premisnya lantas berbunyi, “jika ada bintang dua yang dinaikan pangkatnya dalam waktu dekat, dialah Kapolrinya”.
Penundaan sertijab Kabarharkam, Komisaris Jenderal (Pol) Imam Hariyatna, seakan mengisyaratkan Polri telah menyiapkan sekoci penyelamat, bila Presiden tidak sepaham. Imam Hariyatna seharusnya sudah resmi pensiun, April lalu.
Sumber di lingkungan istana menyebut, saat Presiden SBY minta calon lain, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bersikukuh supaya calon tetap diambil, dari sejumlah nama yang sudah diverifikasi Polri, maupun Kompolnas.
Selain menghindari ekses negatif, Pemerintah bisa berkilah prosesnya berjalan sesuai prosedur, dan tidak melanggar UU Kepolisian.
Timur Masuk Tiga Besar
Juli lalu, Kompolnas memverifikasi delapan nama calon Kapolri. Sumber di Kompolnas menyebut, delapan nama itu adalah Wakapolri Jusuf Manggabarani (Akpol 75), Kabareskrim Ito Sumardi (Akpol 77), Kabaharkam Iman Haryatna (Akpol 75), Irwasum Nanan Soekarna (Akpol 78), Kepala BNN Gorries Mere (Akpol 77), mantan Kabareskrim Susno Duadji (Akpol 77), Kalemdikpol Imam Soedjarwo (Akpol 1980) dan Kapolda Metro Jaya Timur Pradopo (Akpol 1978).
Timur menjadi satu-satunya perwira bintang dua yang ikut diseleksi. Masih menurut sumber itu, Timur dicalonkan karena memiliki figur yang kuat.
Alasan ini membuat saya teringat nota dinas untuk Kepala Badan Intelijen Keamanan bertanggal 8 Oktober 2009, yang sempat beredar di kalangan wartawan.
Dalam Nota Dinas bernomor polisi R/ND-545/X/2009/Dit D, terdapat lima nama yang diurut sesuai penilaian terbaik dalam laporan tanggal 11 September 2009. Mereka adalah Komjen Pol Susno Duadji, Irjen Pol Imam Soedjarwo, Irjen Pol Timur Pradopo, Irjen Pol Oegroseno, dan Irjen Pol Nanan Sukarna.
Laporan nota dinas kepada Kabaintelkam Polri tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Perintah Kabaintelkam Polri untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kompetensi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jabar, Sulteng, Babel, Kalbar, Sumut. Dokumen ini ditandatangani, Direktur D. Brigjen Hertian A. Yunus dan Wakabaintelkam Brigjen Pol Pratiknyo.
Timur dinilai, sangat disegani kawan maupun anak buahnya. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu kuat dalam hal kompetensi untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum, handal dalam analisis sospol, punya jaringan, dan punya hubungan cukup baik di elemen-elemen masyarakat. Timur pun dinilai cukup mengakomodasi berbagai kepentingan dalam menyelesaikan masalah. Ia juga disebut polisi demokratik.
Di antara angkatan 1978, Timur disebut memiliki figur big boy. Dia dekat dengan teman angkatannya, low profile, dan lebih banyak mendengar. Timur lantas didaulat menjadi kordinator angkatannya.
Sumber di Kompolnas menyebut, dari delapan nama yang disaring, ada tiga nama yang menjadi prioritas atau kandidat utama. Mereka adalah Nanan Sukarna, Imam Soedjarwo, dan Timur Pradopo.
Di perwira bintang tiga sendiri ada empat nama yang lolos verifikasi, sesuai undang-undang Kepolisian. Selain Nanan dan Imam, masih ada Susno Duaji dan Gorries Mere.
Malangnya, Susno kini terjerat kasus suap. Sementara, Komjen Gregorius Mere alias Gorries Mere, memiliki resistensi tinggi di internal maupun diluar institusi Polri. Salah satu kontroversi Gorries adalah mengopi dengan Ali Imran, terpidana teroris di Starbucks, dan bergesekan dengan BIN, saat menjadi Wakabareskrim, yang menudingnya tertutup dalam memberantas terorisme.
Sejarah Mencatat
Sebagai calon prioritas, Nanan, Imam Soedjarwo, dan Timur Pradopo juga telah menjalani verifikasi rekening, yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Belakangan, nama Timur memang meredup. Tapi siapa menduga, bintang Timur bersinar lagi.
SBY sendiri tidak asing dengan Timur, lantaran pernah tugas bersama di Bosnia sebagai pengamat militer PBB. Ketika itu, SBY menjadi komandannya. Saat menjadi menteri era Gus Dur, Timur merupakan ajudan Presiden Indonesia keempat itu. Pertemuan antara keduanya pun kerap terjadi.
Saat menggelar konggres II Partai Demokrat di Kabupaten Bandung Barat, SBY juga merasa puas dengan pengamanan yang dilakukan Timur beserta jajarannya. Timur, saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.
Terkait Timur, SBY dipastikan mendengar masukan dari iparnya Mayjen Pramono Edhi Wibowo, yang menjabat Pangdam III Siliwangi, kolega Timur saat menggawangi Jawa Barat. Nama lain, yang disebut-sebut dimintai pendapat oleh Presiden, adalah Wakil Kapolda Metro Jaya saat ini, Brigjen (Pol) Putut Eko Bayu Seno, yang adalah mantan ajudan SBY.
Akhirnya, Presiden pun setuju. Jadilah, Kapolri dan jajarannya menyiapkan proses kenaikan pangkat dan sertijab. Dalam satu hari, pangkat Timur Pradopo naik dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal. Di hari itu juga, pemberian pangkat dan sertijab dilakukan.
Hal ini baru pertama kali terjadi. Ada seorang yang naik pangkat langsung sertijab, dan mendapatkan tambahan pangkatnya di waktu yang sama.
Timur akan Mulus
Kini, Timur Pradopo tinggal menghitung hari untuk mengikuti uji kelayakan di DPR. Kemarin, pengusulannya sebagai calon Kapolri sudah diumumkan dalam sidang paripurna DPR.
Sebagaimana diberitakan, Timur Pradopo dibayangi sejumlah kasus. Salah satunya adalah, kasus tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada aksi unjuk rasa tahun 1998 silam. Saat itu, Timur menjabat Kapolres Jakarta Barat yang bertugas mengamankan wilayah hukumnya.
Dalam peristiwa itu, aparat polisi diduga turut membubarkan massa unjuk rasa, menembakkan peluru, dan melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa pengunjuk rasa. Timur pernah dimintai keterangan oleh Komnas HAM soal kasus tragedi Semanggi dan Trisakti 1998. Namun, ia tidak datang.
Yang terbaru, adalah kasus perkelahian di jalan Ampera, Jakarta Selatan. Polisi dituding lambat dan intelijen tidak bekerja baik. Hingga kini, pengusutan kasusnya masih berjalan.
Menurut saya, sejumlah kasus ini tidak akan menghambat lajunya Timur menjadi Kapolri. Janji DPR untuk mengkritik soal “cacat karir” Timur, boleh jadi pepesan kosong. Apalagi jika bukan karena, dukungan partai-partai yang tergabung dalam setgab koalisi, yang memiliki jumlah mayoritas.
Dukungan serupa juga ditunjukkan partai oposisi. Pagi-pagi benar, Trimedya Panjaitan telah memuji langkah Presiden SBY memilih Timur sebagai langkah cerdas, untuk menyelamatkan institusi Polri dari perpecahan.
Sikap Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung setali tiga uang. Pramono bahkan mengingatkan, persoalan suksesi kepemimpinan Polri jangan dipolitisasi. Baik dari aspek pemilihan Timur oleh Presiden, maupun rekam jejaknya selama mengabdi di korps baju coklat itu.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid sepertinya juga pasang badan untuk Timur. Usman meminta, agar kasus Trisakti yang terjadi pada 1998 tidak “fair” bila dibebankan tanggung jawabnya pada Komjen Pol Timur Pradopo.
Usman beralasan, saat kerusuhan itu terjadi komando keamanan ada di tangan militer dan kebijakan untuk melarang mahasiswa ke luar kampus ada di pucuk pimpinan ABRI, yaitu Panglima. Bahkan menurut Usman, dirinya dan sejumlah aktivis mahasiswa dibantu Timur, yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Barat menembus barikade aparat militer dengan mobil hartopnya.
Berdasarkan sejumlah alasan ini, saya berani menduga uji kelayakan terhadap Komisaris Jenderal (Pol) Timur Pradopo, akan berlangsung mulus. Betul apa tidak, kita tunggu saja.
ora kreatif
BalasHapus