Kunjungan ke Belanda
Batalnya SBY Bukti Buruknya Pemerintahan
Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko
Rabu, 6 Oktober 2010 | 11:58 WIB
Edityawarman/ Presidensby.info
Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di Ruang VIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010) siang terkait pembatalan kunjungan ke Belanda.TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Batalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraan merupakan bukti amburadulnya manajemen pemerintahan.
"Seandainya keberangkatannya itu memang penting demi bangsa dan negara, maka Presiden tidak seharusnya surut. Sekali layar terbentang, pantang surut ke belakang. Tinggal bagaimana mengantisipasi ancaman yang mungkin datang. Tetapi, kalau batal dengan alasan yang seakan dibuat-buat, membuktikan bahwa perjalanan ke Belanda itu memang tidak penting. Kalau tidak penting, mengapa bisa diagendakan. Artinya, ada pemborosan uang negara dan ini potensi korupsi," ujar Adhie M Massardi, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, di Jakarta, Rabu (6/10/2010).
Adhie mencontohkan, ketika Abdurrahman Wahid akan ke Aceh dan mendapat informasi berbahaya, tetapi karena penting demi bangsa maka kedatangannya ke Aceh tetap dilakukan. "Tinggal mempersiapkan pengamanan, Gus Dur diberikan rompi antipeluru, dan dipersiapkan juga skenario terburuk jika terluka maka sudah dipersiapkan rumah sakit di Medan, bahkan juga sudah mengontak rumah sakit di Malaysia dan Singapura, yang terdekat," ujarnya.
Artinya, kalau Presiden berencana berangkat ke Belanda, seharusnya sudah mendapat informasi yang cukup dari intelijen. Pembatalan ini selain membuktikan lemahnya intelijen Indonesia, juga membuktikan lemahnya diplomasi yang dilakukan diplomat Indonesia di Belanda. "Kalau diplomasi kita kuat maka seharusnya tuntutan RMS di pengadilan Belanda semacam itu bisa diantisipasi. Kalaupun ingin membatalkan, maka harus dicarikan jalan secara protokoler agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan berbagai kesan kekanak-kanakan," ujarnya.
Seandainya keberangkatannya itu memang penting demi bangsa dan negara, maka presiden tidak seharusnya surut.
Adhie mencontohkan, ketika Abdurrahman Wahid akan ke Aceh dan mendapat informasi berbahaya, tetapi karena penting demi bangsa maka kedatangannya ke Aceh tetap dilakukan. "Tinggal mempersiapkan pengamanan, Gus Dur diberikan rompi antipeluru, dan dipersiapkan juga skenario terburuk jika terluka maka sudah dipersiapkan rumah sakit di Medan, bahkan juga sudah mengontak rumah sakit di Malaysia dan Singapura, yang terdekat," ujarnya.
Artinya, kalau Presiden berencana berangkat ke Belanda, seharusnya sudah mendapat informasi yang cukup dari intelijen. Pembatalan ini selain membuktikan lemahnya intelijen Indonesia, juga membuktikan lemahnya diplomasi yang dilakukan diplomat Indonesia di Belanda. "Kalau diplomasi kita kuat maka seharusnya tuntutan RMS di pengadilan Belanda semacam itu bisa diantisipasi. Kalaupun ingin membatalkan, maka harus dicarikan jalan secara protokoler agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan berbagai kesan kekanak-kanakan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar